Anis Matta: PKS Ingin Mewakili Kepentingan Seluruh Bangsa | The Jakarta Post

PKS didirikan pada 1998 oleh para aktivis tarbiyah dan pernah bintang baru di panggung politik Indonesia.

Dengan perolehan suara 7,9 % pada pemilu 2009, PKS mengambil alih posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai berbasis Islam terbesar di Indonesia, predikat yang dipegang PPP selama 36 tahun.

PKS juga menjadi salah satu anggota koalisi partai-partai penyokong pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Belakangan citranya ternodai oleh kasus korupsi yang melibatkan presiden partai, Luthfi Hasan Ishaaq.

Anis Matta kemudian mengambil alih kepemimpinan partai dari tangan  Luthfi sejak Februari 2013. Kepada reporter The Jakarta Post, Hasyim Widhiarto Anis berbicara tentang masa depan partai serta alasan dibalik deklarasi PKS sebagai partai terbuka.

Pertanyaan (P): Anda telah terlibat dalam kepemimpinan partai sejak awal pembentukannya, sebagai sekretaris umum dan kemudian sekarang sebagi presiden. Apa prestasi terbesar PKS selama 15 tahun ini?

Jawaban (J) : Kami merintis partai dari dukungan dari kelompok-kelompok kecil. Meskipun demikian, demokrasi dan kebebasan berpolitik pasca reformasi telah memberikan kami ruangan untuk tumbuh dan berkembang. Kami menghabiskan 10 tahun pertama untuk mengembangkan kapasitas organisasi sekaligus juga berekspansi. Hasil dari kerja keras ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kader.

Pada tahun 1999, kami hanya memiliki sekitar 30.000 kader. Jumlah tersebut kemudian berkembang menjadi 400.000 pada tahun 2004 dan terus bertambah hingga sekarang. Pertumbuhan jumlah basis pendukung telah membantu kami memperluas jangkauan organisasi. Partai kami telah memiliki cabang di seluruh provinsi, kota dan kabupaten, 70 % di tingkat kabupaten dan 52 % di tingkat kecamatan.

P: Sebagai partai dakwah yang mengklaim berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan, apakah PKS telah berada di jalur yang benar untuk mewujudkan visi ini?

J: Selain fokus pada pengembangan organisasi, kami juga berusaha keras untuk mengaktualisasikan secara bertahap, visi dari organisasi terutama visi tentang Indonesia. Kami menyadari, bahwa sudah sekian lama partai politik Indonesia terjebak apa yang disebut sebagai politik aliran.

Sejak awal, PKS ingin menghapuskan pemahaman politik aliran, sehingga polarisasi ideologi tidak akan mencegah partai politik untuk fokus pada pembahasan permasalahan hal-hal yang terkait dengan negara. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa hampir seluruh partai politik berbasis Islam di Indonesia selama ini kesulitan menghadapi 'ketegangan segitiga' yang melibatkan Islam, modernitas dan identitas ke-Indonesia-an.

P: Bagaimana Anda meyakinkan golongan minoritas yang mungkin merasa terancam dengan misi dakwah PKS?

J: Selain politik aliran, tidak ada alasan kuat dari publik untuk mengkhawatirkan eksistensi kami. Banyak permasalahan yang terkait dengan kelompok minoritas, telah berhasil dituntaskan selama era pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), di mana kami juga berperan didalamnya. Jadi intinya, tidak ada lagi permasalahan sensitif terkait agama dan etnisitas.

P: Bagaimana misi dakwah ini bisa berjalan beriringan dengan upaya PKS menjadi partai yang terbuka, yang inklusif?

J: Kami tentu akan terus berkampanye sebagai partai terbuka, sebagai bagian dari upaya untuk mengendurkan 'ketegangan segitiga' antara Islam, modernitas dan identitas kebangsaan Indonesia. PKS ingin menjadi bagian dari Indonesia dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain.

Gagasan tentang keterbukaan juga menunjukan langkah perkembangan dari PKS. Kami ingin mengatakan bahwa kami tidak hanya mewakili kepentingan dari kelompok kami atau umat Islam saja, melainkan Indonesia sebagai bangsa secara keseluruhan, dengan berbagai ragam perbedaan latar agama, etnis dan ideologi.

P: Anda mengambil tindakan yang berani setelah penangkapan Luthfi, termasuk ajakan kepada para kader untuk melakukan tobat nasional. Seberapa efektifkah strategi tersebut dalam mengembalikan citra partai menuju pemilu?

J: Tentu saja kami merasakan efek negatif dari kasus korupsi ini terhadap popularitas partai. Tetapi sejauh ini, strategi penanganan masalah yang telah kami ambil, yaitu mengontrol dampak negatif dari kasus itu (damage-control strategy), telah membantu mengatasi hampir semua efek negatif dari kasus korupsi tersebut.

Hal ini menjelaskan, sebagai contoh, mengapa kami masih dapat memenangkan pemilihan gubernur, seperti di Jawa Barat dan Sumatera Utara dan juga beberapa pemilihan bupati dan walikota. Kemenangan kemenangan tersebut mengindikasikan bahwa kami telah meraih kembali kepercayaan publik.

P: Meskipun sudah ada pola rekruktmen kader yang terstruktur, beberapa kader PKS terindikasi dalam kasus korupsi atau kasus pidana dalam beberapa tahun terakhir ini. Apakah Anda berencana membuat beberapa perubahan?

J: Kami terus mengevaluasi mekanisme perekrutan kader dan membuat penyesuaian yang diperlukan setiap 5 tahun. Namun tentunya kami perlu mengumpulkan dan mengevaluasi data, termasuk data yang terkait dengan pelanggaran hukum maupun moral (oleh kader PKS), sebelum membuat perubahan besar.  Jelas bahwa partai perlu membuat penyesuaian rutin dalam berbagai aspek.

P: Calon presiden seperti apakah yang akan didukung oleh PKS di tahun 2014?

J: Kami mencari sosok yang dapat mewakili kepentingan dari golongan kelas menengah baru, yang sekarang telah menjadi kelompok mayoritas dalam struktur demografi kita. Mereka akan menjadi golongan yang dominan dalam membentuk masa depan bangsa kita. Kita harus mengamati secara teliti peralihan antargenerasi ini. Siapa pun presidennya, dia harus mengerti wacana yang berkembang dari golongan ini.(*)


*Diterjemahkan oleh admin @PKSInggris
(sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/15/pks-wants-represent-interests-entire-nation-says-anis.html)